Peduli Rakyat News | Jember,- Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR. , seusai rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember mengungkapkan bahwa harapan legislatif dan eksekutif sama , yakni ingin bisa mengeksekusi program pembangunan Kabupaten Jember lebih awal .
Perihal itu disampaikan Bupati Faida kepada sejumlah wartawan usai Rapat Paripurna DPRD tersebut pada Kamis, 18 Juli 2019, di Gedung DPRD Kabupaten Jember, Jalan Kalimantan 86 .
Bupati Faida mengatakan ke depannya supaya membuat perencanaan yang bisa dieksekusi lebih awal dan menghindarkan silpa-silpa karena kegagalan administrasi seperti Dinas Kesehatan , ungkapnya .
Bupati Faida juga mengatakan , pemerintahan itu terdiri dari eksekutif yakni Pemerintah Kabupaten Jember dan eksekutif yang direpresentasikan oleh DPRD Kabupaten Jember .
" Eksekutif dan DPRD ini menjadi satu . Semangat kedepannya yaitu untuk lebih sinergi lagi ," jelas Bupati Faida .
Sebelumnya , dalam rapat paripurna disampaikan laporan hasil pembahasan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018 oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember dan pendapat akhir Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Jember .
Suwigyo Widagdo, SE sebagai Juru bicara Badan Angaran DPRD Kabupaten Jember menyampaikan saran kepada Bupati Jember . Diantaranya , perlu adanya perencanaan program dan kegiatan yang lebih cermat pada masing-masing OPD . Sehingga pengalokasian belanja ke depannya lebih optimal penyerapannya dan tepat sasaran , kata Suwigyo .
Selanjutnya , eksekutif diharapkan memacu penyerapan anggaran secara optimal dengan mematuhi syarat dan ketentuan sesuai regulasi penggunaan anggaran serta pertanggungjawabannya .
Badan Anggaran juga menyarankan agar pemerintah mengupayakan keadilan sistem pengendalian internal dan meningkatkan upaya kepatuhan terhadap ketentuan perundangan-undangan , khususnya dalam pelaksanaan transaksi non tunai .
Diharapkan juga Pemerintah Kabupaten Jember dapat melakukan upaya-upaya untuk pembenahan terhadap pengelolaan aset dan pemanfaatannya .
Sementara itu , dalam pandangan akhir fraksi-fraksi , delapan fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Jember menyepakati LPP APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018 disahkan menjadi peraturan daerah.
Beberapa fraksi itu juga menyampaikan harapan dan saran kepada Bupati Jember .
Seperti disampaikan Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya , Marduan , yang berharap Bupati Jember dan seluruh jajarannya terus berbuat dan melaksanakan amanah rakyat dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat .
" Juga berharap agar seluruh temuan BPK dan semua rekomendasinya yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan keuangan daerah benar-benar dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember , " ujar Marduan .
Fraksi Partai Gerindra juga berharap di masa yang akan datang predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bisa ditingkatkan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) .
Sedangkan Ikbal Wilda Fardana. SH sekali juru bicara Fraksi Amanat Pembangunan menyampaikan sarannya agar Pemerintah Kabupaten Jember lebih disiplin .
Lebih disiplin terkait dengan sistem administrasi yang dibuat oleh masing-masing organisasi perangkat daerah , agar kedepannya tidak ada lagi sisa lebih penggunaan anggaran , " saran Ikbal .
Ikbal juga menyarankan agar sisa lebih penggunaan anggaran yang sudah ada plot-plotnya segera dikeluarkan , agar dapat segera dilaksanakan sesuai dengan program-program yang sudah ditetapkan dalam APBD 2018 .
Fraksi Amanat Pembagunan juga berharap Bupati Jember segera menindaklanjuti temuan-temuan Badan Pemeriksa Keungan (BPK) dalam hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2019 .
Bupati Faida terkait dengan penetapan Perda LPP APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018 , menegaskan bahwa penetapan ini telah melalui mekanisme yang berlaku dan telah melalui serangkaian pembahasan .
Untuk penetapan ini pun telah disaksikan bersama . Dari mulai pembahasan hingga penetapan , imbuh Bupati Faida .
Diiringi semangat yang sama antara eksekutif dan legiskatif . Hal-hal yang menjadi catatan dalam penetapan itu menjadi evaluasi bersama , pungkasnya .
(Nu2g)
Selanjutnya , eksekutif diharapkan memacu penyerapan anggaran secara optimal dengan mematuhi syarat dan ketentuan sesuai regulasi penggunaan anggaran serta pertanggungjawabannya .
Badan Anggaran juga menyarankan agar pemerintah mengupayakan keadilan sistem pengendalian internal dan meningkatkan upaya kepatuhan terhadap ketentuan perundangan-undangan , khususnya dalam pelaksanaan transaksi non tunai .
Diharapkan juga Pemerintah Kabupaten Jember dapat melakukan upaya-upaya untuk pembenahan terhadap pengelolaan aset dan pemanfaatannya .
Sementara itu , dalam pandangan akhir fraksi-fraksi , delapan fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Jember menyepakati LPP APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018 disahkan menjadi peraturan daerah.
Beberapa fraksi itu juga menyampaikan harapan dan saran kepada Bupati Jember .
Seperti disampaikan Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya , Marduan , yang berharap Bupati Jember dan seluruh jajarannya terus berbuat dan melaksanakan amanah rakyat dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat .
" Juga berharap agar seluruh temuan BPK dan semua rekomendasinya yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan keuangan daerah benar-benar dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember , " ujar Marduan .
Fraksi Partai Gerindra juga berharap di masa yang akan datang predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bisa ditingkatkan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) .
Sedangkan Ikbal Wilda Fardana. SH sekali juru bicara Fraksi Amanat Pembangunan menyampaikan sarannya agar Pemerintah Kabupaten Jember lebih disiplin .
Lebih disiplin terkait dengan sistem administrasi yang dibuat oleh masing-masing organisasi perangkat daerah , agar kedepannya tidak ada lagi sisa lebih penggunaan anggaran , " saran Ikbal .
Ikbal juga menyarankan agar sisa lebih penggunaan anggaran yang sudah ada plot-plotnya segera dikeluarkan , agar dapat segera dilaksanakan sesuai dengan program-program yang sudah ditetapkan dalam APBD 2018 .
Fraksi Amanat Pembagunan juga berharap Bupati Jember segera menindaklanjuti temuan-temuan Badan Pemeriksa Keungan (BPK) dalam hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2019 .
Bupati Faida terkait dengan penetapan Perda LPP APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018 , menegaskan bahwa penetapan ini telah melalui mekanisme yang berlaku dan telah melalui serangkaian pembahasan .
Untuk penetapan ini pun telah disaksikan bersama . Dari mulai pembahasan hingga penetapan , imbuh Bupati Faida .
Diiringi semangat yang sama antara eksekutif dan legiskatif . Hal-hal yang menjadi catatan dalam penetapan itu menjadi evaluasi bersama , pungkasnya .
(Nu2g)
Blogger Bali Grup
Terima kasih anda sudah membaca artikel Bupati Faida : Legislatif dan Eksekutif Berkomitmen Eksekusi Program Pembangunan Kabupaten Jember Lebih Awal
0 Komentar