Team Media pun mempertanyakan terkait Permenkes no 18 Thn 2020.
Dinas Lingkungan Hidup sendiri sangat mendukung ada nya ( INCINERATOR ) pembakaran limbah medis , dan klo bisa segera direalisasikan guna mencegah penyebaran virus/ bakteri , karna butuh waktu lama ,diangkut kendaraan keluar wilayah Bali.
Team Media juga mempertanyakan mobil box pembawa limbah medis tertahan di parkir manuver 10-15 jam lamanya , bukankah itu sangat berbahaya apalagi di tempat yang ramai seperti parkir manuver pelabuhan Gilimanuk.
Ya memang benar ada oknum yang bermain ,dan kami pernah langsung turun ke lokasi untuk menertibkan.
Hari ini tertib besok pun di ulang lagi ucap dari Kabid Dinas Lingkungan Hidup Prov Bali.
Tidak sampai di situ saja mobil/kendaraan ini pun menyeberang harus menggunakan kapal laut ,
Dan kapal laut tersebut harus memenuhi Prasyarat, Salah satunya berupa ijin rekomendasi pengangkutan laut limbah B3 dari KLHK
BPTD Prov Bali yang kami temui 21/11/2022 ,butuh waktu 2 jam team media untuk bisa menemui kepala BPTD , seperti nya BPTD menyembunyikan sesuatu yang kurang sedap terkait limbah medis.
BPTD Seperti nya saling lempar tanggung jawab dengan Dinas Lingkungan Hidup ,
Kewenangan limbah medis ada di Dinas Lingkungan Hidup, jika surat - surat lengkap prosedur sesuai ,kami mengijinkan tranfoter mengangkut limbah medis ke luar pulau Bali ucap Bpk Irpan mewakili BPTD Bali.
Team pun lanjut mempertanyakan
resiko kebocoran di jalan , tidak tertutup kemungkinan bisa terjadi ,dengan jarak tempuh mencapai 748,6 Km dari Bali ke pembakaran limbah madis di Semarang Jateng .
Melewat jalan raya Pantura butuh waktu 13,5 jam .
Tertahan di parkiran manuver Gilimanuk bisa 10-15 jam dan penyeberangan pun bisa 1-2 jam . Total semua butuh waktu kurang lebih 30 jam
Eronis bukan !!!
Apakah tidak ada solusi yang lain ,yang bisa memangkas waktu Pemusnahan limbah tersebut sehingga meminimalkan resiko pencemaran terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Dampak limbah medis yang berbahaya dan meresahkan warga di daerah Jawa barat, yang di buang sembarangan, patut kita pertanyakan di kementrian LH, dari mana asal usul limbah tersebut ??
Dari informasi yang kami dapat saat kunjungan
ke Dinas Lingkungan Hidup ( LH) dan Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
Juga pantauan team media di lapangan sudah ada dan berdiri bangunan INCINERATOR
Didaerah Pengambengan Negara .
Memang benar telah ada dua(2) perusahaan pengolahan limbah medis,dimana salah satu nya masih dalam tahap pembangunan yaitu PT BMS ( Balino Marino service ) dan yang satu PT Klin .
Bahkan team media langsung berkunjung dan mempertanyakan kepada Dirut PT Klin Cristian Reynold
PT Klin sudah berdiri 10 tahun yang lalu, dan sudah di kunjungi dari kementerian Pusat Bagian Tehnologi Ramah lingkungan ( TRL) Enjin (TRL)
Kapasitas bisa membakar /memusnakan 12ton dalam kurun 24 jam .
Ijin dari Bupati sudah ada ,
Sosiliasi ke masyarakat setempat pun sudah selesai ,
Yang jelas kami siap bekerja membakar limbah medis agar tertangani tidak lebih dari 24 jam , dan tidak harus di bawa ke pulau Jawa yg memakan waktu bisa lebih dari 24 jam .
Pengolahan berbasis wilayah, PT Klin sudah selesai Burning test( Uji kelayakan ) sudah ada kunjungan dari kementerian terkait .ungkap Dirut PT KLIN
Dari penelusuran team media ke Syahbandar pelabuhan Gilimanuk,
Kewenangan penyeberangan kapal dari Gilimanuk - Ketapang saat ini di ambil alih oleh BPTD.
Syahbandar hanya bertugas mengawasi keluar - masuknya kapal yang menyeberangkan kendaraan termasuk limbah medis dan limbah B3
Tak sampai di situ saja , team media berkunjung ke BPTD Gilimanuk, menurut keterangan yg kami dapat ,kendaraan pembawa limbah medis bisa menyeberang diangkut oleh kapal yang sudah memenuhi syarat.
Team Media lanjut berkunjung ke kantor PT LSN , yang beralamat di Jl Krajan no 39 ,Penganjuran , Kec Banyuwangi , Kab Banyuwangi ,Jawa Timur 68416.
Yang biasanya menyebrangkan kendaraan pengangkut limbah medis dari Gilimanuk ke Ketapang .
Diduga PT LSN tidak memiliki ijin Rekomendasi pengangkutan laut limbah B3 dari KLHK , Karena pihak PT LSN hanya menunjukan surat Klasifikasi yang di keluarkan oleh BKI ( Biro Klasifikasi Indonesia)
Apakah Layak PT LSN mengangkut limbah medis tanpa memiliki perijinannya sesuai amanat undang-undang yang telah di sebutkan di atas ???
Apakah kita masih menutup mata ??
Dan baru - baru ini menteri Koordinator Bidang kemaritiman & Investasi
Luhut Binsar Panjaitan , memprediksi puncak Covid 19 Varian Omricon X BB mencapai puncaknya Desember 2022 sampai Januari 2023 .
Apakah masih tetap kekeh, dan bila para pemangku kepentingan tidak mendukung Permenkes,maka secara langsung bertabrakan dengan apa yang di gaungkan oleh Bpk Luhut Binsar Panjaitan.
Selaku penanggung jawab PPKM Jawa - Bali
Karna yang kita tau limbah yang dihasilkan oleh Rumah sakit ( limbah medis) berkataristik Inveksius ,yang penularannya sangat cepat melalui udara.
Dalam hal ini pemangku kebijakan lintas sektor di pelabuhan Gilimanuk baik itu Syahbandar ,BPTD ,dan Polsek Gilimanuk seharus bertindak tegas
Mendukung Permenkes yang diterbitkan oleh Kementrian terkait .
Dan bila para pemangku kebijakan tersebut masih mengijinkan limbah medis di kirim keluar Bali yang memakan waktu puluhan jam , dan berisiko terjadinya penularan saat kendaraan melewati padat pemukiman warga
Ada apa ??..
Padahal sudah terang benderang PT LSN Diduga tidak memiliki surat Rekomendasi pengangkutan laut limbah B3 dari KLHK .
Dan siapakah di balik masih lolosnya limbah medis di kirim ke pulau Jawa ???.
Tanpa menghiraukano Permenkes no .18 tahun 2020 ,Tentang pengolahan limbah medis berbasis wilayah .
Dan jikalau dari pemangku kebijakan
1.Dinkes Pemprov Bali
2.Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Bali
3.Syahbandar Pelabuhan
Gilimanuk
4.BPTD Bali
5.Polsek Gilimanuk
Tidak bisa menghentikan pembuangan limbah medis keluar wilayah Bali .
Berarti secara langsung tidak mendukung Permenkes no 18 Thn 2020 tentang pengolahan limbah medis berbasis wilayah .
Dan secara tidak langsung terjadi pembiaran,
pengangkutan laut limbah medis ,yang dilaksanakan tidak sesuai undang-undang yang berlaku
Maka tim Media akan meneruskan/ mempertanyakan ke Pemerintah Pusat
1.MENKES
2.KLHK
3.KAPOLRI
4.MENHUB
terkait hal itu, Guna mencari kejelasan yang sejelas jelasnya .
0 Komentar